BPS Catat 11,35 Persen Penduduk Dewasa Belum Punya Ijazah, Papua Pegunungan Tertinggi

KebonCinta.com - Akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antardaerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 11,35 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas belum memiliki ijazah berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026.

Temuan tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang dirilis BPS pada 5 Oktober 2026. 

Publikasi tahunan ini menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui sejumlah indikator, termasuk kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta taraf hidup dan perumahan.

Baca Juga: BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur: Menyelami Pemikiran, Kearifan, dan Keteladanan Sang Guru Bangsa” 

Dalam indikator pendidikan, kepemilikan ijazah menjadi salah satu gambaran mengenai capaian pendidikan formal masyarakat. 

BPS menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan tamat sekolah setelah menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditandai dengan kelulusan dan kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan bersekolah, tetapi juga penyelesaian jenjang pendidikan hingga memperoleh bukti kelulusan.

Baca Juga: BMBPSDM Kemenag Gelar Bedah Buku"Oase Gusdur: Menyelami Pemikiran, Kearifan, dan Keteladanan Sang Guru Bangsa” 

Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi

Kesenjangan antardaerah terlihat dari perbedaan persentase penduduk yang belum memiliki ijazah. Papua Pegunungan menempati posisi tertinggi dengan angka 52,37 persen, disusul Papua Tengah sebesar 36,48 persen.

Di wilayah lain, Papua Selatan mencatat 20,86 persen, sedangkan Gorontalo mencapai 20,83 persen. Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat masing-masing mencatat 17,94 persen dan 17,70 persen.

Baca Juga: P2G Dukung Siswa Tak Otomatis Naik Kelas, Minta Pemerintah Siapkan Kajian Akademis 

Sebaliknya, DKI Jakarta memiliki persentase terendah, yakni 2,76 persen. Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 11,35 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan penduduk belum merata di seluruh Indonesia. Namun, angka statistik tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebabnya. 

Faktor geografis, ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap layanan pendidikan perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami persoalan di setiap daerah.

Kesenjangan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah

Selain wilayah Papua, sejumlah provinsi juga mencatat persentase penduduk tanpa ijazah yang melampaui rata-rata nasional. 

Jawa Timur berada pada angka 15,05 persen, Sulawesi Barat 15,02 persen, dan Jawa Tengah 14,81 persen.

Sementara itu, Jawa Barat mencatat 8,79 persen, DI Yogyakarta 8,46 persen, dan Banten 7,02 persen. 

Data ini memperlihatkan bahwa tantangan penyelesaian pendidikan formal tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat yang berbeda-beda.

Angka nasional sebesar 11,35 persen dapat menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi pemerataan pendidikan. 

Pemerintah perlu memperhatikan wilayah dengan persentase tinggi melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk memperluas akses pendidikan dan mendukung warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada partisipasi sekolah. 

Keberhasilan kebijakan juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh kualifikasi yang dapat mendukung kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan.