KebonCinta.com - Akreditasi lembaga penyelenggara penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2026.
Melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2026, BKN memberikan pedoman mengenai pelaksanaan akreditasi lembaga yang menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN.
Dalam mekanisme tersebut, terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar penilaian dengan bobot berbeda.
1. Organisasi dengan Bobot 20 Persen
Unsur pertama berkaitan dengan organisasi lembaga penyelenggara penilaian kompetensi.
Aspek ini berhubungan dengan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan kegiatan asesmen secara terstruktur.
Tata kelola organisasi diperlukan agar pembagian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian mutu dapat berjalan secara jelas.
Meskipun memiliki bobot paling kecil dibandingkan unsur lainnya, aspek organisasi tetap menjadi bagian penting dalam penilaian akreditasi.
2. Sumber Daya Manusia dengan Bobot 40 Persen
Unsur kedua adalah sumber daya manusia atau SDM.
Aspek ini memperoleh bobot sebesar 40 persen dalam penilaian akreditasi.
Besarnya bobot tersebut menunjukkan pentingnya kualitas tenaga yang terlibat dalam penyelenggaraan asesmen.
SDM yang kompeten dibutuhkan untuk memastikan proses penilaian dilaksanakan secara profesional.
Selain asesor, pengelolaan lembaga juga memerlukan personel pendukung agar kegiatan asesmen dapat berjalan dengan baik.
3. Metode dan Pelaksanaan dengan Bobot 40 Persen
Unsur ketiga adalah metode dan pelaksanaan penilaian kompetensi.
Sama seperti SDM, unsur ini memiliki bobot sebesar 40 persen.
Metode asesmen menjadi penting karena berhubungan langsung dengan proses pengukuran kompetensi peserta.
Penggunaan instrumen yang tepat dapat membantu menghasilkan informasi penilaian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembagian bobot menunjukkan bahwa penilaian akreditasi tidak hanya melihat keberadaan lembaga secara administratif.
Kualitas tenaga pelaksana dan proses asesmen juga memperoleh perhatian besar.
Secara keseluruhan, ketiga unsur tersebut membentuk penilaian dengan total bobot 100 persen.
Melalui penerapan standar akreditasi, lembaga penyelenggara diharapkan mampu menjaga kualitas layanan penilaian kompetensi ASN secara konsisten.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir