KebonCinta.com — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon menghadirkan pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di kawasan Wisata Bahari Kejawanan, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Program tersebut bertujuan memperkuat daya tarik wisata pesisir sekaligus meningkatkan kualitas usaha kuliner masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang mengolah produk makanan berbahan dasar hasil laut.
Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan perkembangan program tersebut di kawasan Pantai Kejawanan pada Minggu, 22 November 2026.
Menurutnya, pengembangan Zona KHAS menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kuliner yang memperhatikan kehalalan, keamanan, dan kesehatan pangan.
32 GERAI KULINER SUDAH BERSERTIFIKAT HALAL
Berdasarkan data yang disampaikan BI Cirebon, kawasan Wisata Bahari Kejawanan memiliki 37 gerai kuliner yang menjadi bagian dari pendampingan program.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 gerai telah memperoleh sertifikat halal, sedangkan lima gerai lainnya masih menjalani proses sertifikasi.
Capaian tersebut merupakan hasil pendampingan yang dilakukan sejak 2025 melalui kerja sama sejumlah instansi dan lembaga terkait.
Selain sertifikasi halal, seluruh gerai kuliner yang terlibat telah memperoleh Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Sertifikat tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pangan. Dengan demikian, pengembangan Zona KHAS tidak hanya memperhatikan komposisi makanan, tetapi juga aspek kebersihan dalam kegiatan usaha kuliner.
ZONA KHAS DIREKOMENDASIKAN SEJAK SEPTEMBER
Baca Juga: Pelatihan Gratis Korban PHK Indramayu Batch 3 Ditutup 23 November, Ada Uang Saku Rp130 Ribu per Hari
Bank Indonesia menjelaskan bahwa Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah merekomendasikan kawasan Wisata Bahari Kejawanan sebagai Zona KHAS pada September 2026.
Rekomendasi tersebut diberikan setelah melihat perkembangan pendampingan gerai kuliner dan pemenuhan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pengelolaan makanan.
Pengembangan program melibatkan BI Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, KNEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat, serta Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
Kolaborasi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memperkuat kepercayaan wisatawan yang mengunjungi kawasan pesisir.
UMKM DIDORONG MENGEMBANGKAN OLAHAN HASIL LAUT
Selain pemenuhan persyaratan sertifikasi, BI Cirebon juga memberikan perhatian pada pengembangan produk kuliner khas pesisir.
Pelaku UMKM didorong melakukan inovasi pada makanan olahan hasil laut, memperbaiki kualitas kemasan, dan mengembangkan cita rasa yang menjadi identitas kawasan Kejawanan.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing usaha kuliner lokal sekaligus memperluas pilihan makanan bagi wisatawan.
Pengembangan produk juga diarahkan agar UMKM memiliki identitas yang lebih kuat sehingga tidak hanya bersaing berdasarkan harga.
DIGITALISASI PEMBAYARAN MELALUI QRIS
Bank Indonesia turut mendorong pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi usaha kuliner.
Penggunaan QRIS dapat mempermudah pembayaran nontunai bagi wisatawan serta membantu pelaku usaha mencatat kegiatan transaksi secara lebih terstruktur.
Pencatatan transaksi yang baik berpotensi membantu UMKM memahami perkembangan penjualan dan mendukung kebutuhan administrasi usaha.
Namun, penggunaan QRIS bukan jaminan otomatis bahwa pelaku UMKM akan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Akses pembiayaan tetap mengikuti proses penilaian dan persyaratan masing-masing penyedia layanan.
PANTAI KEJAWANAN BERPELUANG JADI WISATA RAMAH MUSLIM
Wisata Bahari Kejawanan juga masuk tiga besar nominasi Muslim Friendly Tourism 2026 Jawa Barat kategori destinasi wisata alam dalam program Smiling West Java.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi yang menyediakan layanan wisata sesuai kebutuhan pengunjung, termasuk kemudahan memperoleh makanan halal.
Wihujeng menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan pelayanan agar perkembangan Zona KHAS benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kota Cirebon.
Hingga 22 November 2026, pendampingan sertifikasi halal dan penguatan layanan kuliner terus menjadi perhatian. Lima gerai yang belum selesai menjalani sertifikasi masih perlu menuntaskan proses sesuai ketentuan lembaga berwenang.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir