Belum Ikut Orientasi PPPK? Jangan Asal Ikuti Informasi Lama, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan

KebonCinta.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum mengikuti orientasi perlu memperhatikan pembaruan pedoman yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Perubahan ini penting karena peserta perlu memastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan orientasi sesuai dengan ketentuan terbaru, bukan semata-mata berdasarkan pengalaman pegawai dari angkatan sebelumnya.

LAN telah menyosialisasikan pembaruan pedoman orientasi PPPK secara daring pada 12 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 641/K.1/PDP.07/2026 tentang Pedoman Orientasi PPPK.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan PPPK sebelum mengikuti orientasi? Berikut sejumlah langkah yang dapat dilakukan agar proses pembekalan berjalan lebih terarah.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

1. Pastikan Instansi Menggunakan Pedoman Terbaru

Langkah pertama adalah memastikan bahwa unit pengelola kepegawaian telah mengetahui dan menindaklanjuti pembaruan pedoman dari LAN.

Peserta dapat menghubungi bagian kepegawaian atau pengelola orientasi untuk menanyakan ketentuan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal ini penting karena penyelenggara membutuhkan pemahaman yang sama mengenai pedoman yang berlaku.

Jangan langsung mengandalkan informasi dari grup percakapan, unggahan media sosial, atau cerita peserta lama tanpa memeriksa kembali kebenarannya.

Informasi tersebut mungkin berguna sebagai gambaran awal, tetapi belum tentu mencerminkan ketentuan terbaru.

2. Tanyakan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

PPPK yang belum mengikuti orientasi sebaiknya memastikan jadwal serta tahapan kegiatan melalui instansi masing-masing.

Informasi ini membantu pegawai mempersiapkan waktu, mengikuti arahan penyelenggara, dan menghindari kesalahan akibat menggunakan jadwal yang sudah tidak relevan.

Selain jadwal, peserta juga perlu memahami bagaimana proses pembekalan dilaksanakan dan apa saja yang harus diselesaikan selama kegiatan berlangsung.

Perlu dicatat, pembaruan pedoman yang disosialisasikan LAN tidak otomatis memberikan kepastian bahwa seluruh peserta memiliki jadwal atau mekanisme pelaksanaan yang sama. Karena itu, konfirmasi langsung kepada pengelola menjadi langkah yang penting.

3. Periksa Penugasan dan Bukti Penyelesaian Orientasi

Selain mengikuti kegiatan, peserta perlu memahami penugasan dan bukti penyelesaian yang diminta oleh penyelenggara.

Pastikan seluruh petunjuk mengenai tugas, tahapan pembelajaran, serta proses penyelesaian orientasi diperoleh dari sumber resmi.

Jika terdapat perbedaan informasi antara arahan terbaru dan pengalaman peserta sebelumnya, mintalah penjelasan kepada pengelola kepegawaian.

Jangan berasumsi bahwa prosedur yang pernah digunakan pada angkatan lama masih berlaku sepenuhnya.

Pemeriksaan sejak awal dapat membantu peserta menghindari kekeliruan administratif dan memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai arahan.

4. Segera Laporkan Kendala Akses atau Ketidaksesuaian Data

Dalam pelaksanaan orientasi, peserta mungkin menghadapi kendala teknis atau menemukan data yang tidak sesuai.

Apabila mengalami masalah akses pembelajaran, kesulitan mengikuti tahapan kegiatan, atau perbedaan data kepegawaian, segera konsultasikan kepada pengelola.

Sampaikan kendala secara jelas agar pihak yang bertanggung jawab dapat memeriksa dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Peserta juga sebaiknya menyimpan informasi penting mengenai arahan yang diterima agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses pembekalan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan orientasi berjalan lancar, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban.

5. Pahami Tujuan Orientasi, Bukan Hanya Mengejar Penyelesaian

Orientasi PPPK memiliki tujuan yang lebih luas daripada penyelesaian administrasi.

Melalui pembekalan awal, pegawai diharapkan mengenali lingkungan pemerintahan, memahami tugas dan tanggung jawab, serta mengetahui perilaku yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengalaman kerja di tempat lain dapat menjadi modal yang bermanfaat. Namun, pegawai tetap perlu memahami prosedur dan tata kerja yang berlaku di instansi pemerintah tempatnya bertugas.

Karena itu, peserta sebaiknya mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan menghubungkan materi yang diperoleh dengan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari.

Pemahaman tersebut dapat membantu PPPK beradaptasi dengan organisasi dan menjalankan tugas secara lebih profesional.

Pedoman Baru Perlu Diikuti dengan Koordinasi yang Baik

Pembaruan kebijakan orientasi PPPK juga membutuhkan kesiapan instansi dalam memberikan informasi kepada pegawai.

BKPSDM Kabupaten Badung, misalnya, mengikuti sosialisasi kebijakan LAN untuk menyamakan pemahaman dan menindaklanjuti pedoman terbaru dalam penyelenggaraan orientasi di daerahnya.

Contoh tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi agar kebijakan nasional dapat diterapkan dengan pemahaman yang selaras di tingkat instansi.

Bagi peserta, komunikasi dengan pengelola kepegawaian menjadi salah satu cara untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan orientasi.

Sementara itu, penyelenggara perlu menjelaskan perubahan yang relevan secara konkret sehingga pegawai mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pembaruan pedoman orientasi PPPK melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 641/K.1/PDP.07/2026 menjadi informasi penting bagi pegawai yang belum menjalani pembekalan awal.

Agar tidak keliru, peserta perlu memastikan pedoman yang digunakan, menanyakan jadwal pelaksanaan, memeriksa penugasan, dan segera melaporkan kendala kepada pengelola.

Hindari menganggap informasi dari angkatan lama sebagai ketentuan yang pasti masih berlaku.

Dengan mengikuti arahan resmi, PPPK dapat menjalani orientasi secara lebih terarah sekaligus memperoleh bekal untuk memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.***