Pendidikan
Dewi Safitri

Banyak Program Pendidikan Diluncurkan, Mengapa Perubahan di Ruang Kelas Belum Merata?

Banyak Program Pendidikan Diluncurkan, Mengapa Perubahan di Ruang Kelas Belum Merata?

20 November 2026 | 09:22

KebonCinta.com - Transformasi pendidikan Indonesia terus diarahkan pada penguatan kompetensi, digitalisasi pembelajaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Namun, di tengah berbagai agenda modernisasi tersebut, persoalan mendasar seperti keterbatasan fasilitas, akses internet, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara arah kebijakan pendidikan dengan kenyataan yang dihadapi guru dan siswa di sekolah. Sebagian satuan pendidikan mulai mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, sementara sekolah lainnya masih harus berhadapan dengan persoalan dasar, seperti ketersediaan listrik, buku pelajaran, dan akses jaringan internet.

Baca Juga: Mulai 2027, Penempatan Guru PPPK Penuh Waktu Ditentukan Berdasarkan Kebutuhan Sekolah 

Persoalan tersebut menjadi perhatian kolumnis dan pemerhati pendidikan, Odemus Bei Witono. Dalam tulisannya, ia menilai bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan terletak pada minimnya gagasan atau program, melainkan pada keberanian untuk memastikan kebijakan benar-benar terlaksana dan menjawab kebutuhan sekolah.

Pengalaman mengajar selama sepuluh tahun di luar Jawa membuatnya melihat bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sangat beragam. Karena itu, kebijakan yang dirancang secara nasional perlu mempertimbangkan perbedaan sumber daya dan tantangan di setiap daerah.

Baca Juga: Tunjangan Guru 2026 Capai Rp91,4 Triliun, Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp400 Ribu 

Standar pendidikan perlu diikuti kesempatan yang setara

Penerapan kurikulum nasional, standar pendidikan, dan asesmen memang diperlukan untuk menjaga arah penyelenggaraan pendidikan. Namun, kesamaan standar tidak selalu berarti seluruh sekolah memiliki kemampuan yang sama untuk mencapainya.

Sekolah dengan fasilitas lengkap tentu memiliki kondisi berbeda dibandingkan sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, sarana pembelajaran, maupun akses teknologi. Jika seluruhnya diukur menggunakan indikator yang sama tanpa memperhitungkan kondisi awal, upaya pemerataan justru berisiko mengabaikan ketimpangan yang sudah ada.

Odemus menilai, pemerataan pendidikan seharusnya tidak dimaknai sebagai kewajiban seluruh sekolah menjalankan hal yang seragam. Lebih dari itu, pemerataan perlu diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang layak kepada setiap peserta didik untuk berkembang, terlepas dari lokasi tempat mereka mengenyam pendidikan.

Baca Juga: 2,8 Juta Guru Sudah Bersertifikat Pendidik, Masih Ada 242 Ribu yang Belum 

Dengan demikian, standar nasional perlu disertai dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah tidak cukup menetapkan target kualitas, tetapi juga harus menyediakan sarana dan dukungan agar sekolah mampu mencapainya.

Pergantian kebijakan belum tentu menjamin perubahan

Tantangan lain yang disoroti adalah kecenderungan perubahan kebijakan dan pendekatan pembelajaran yang berlangsung tanpa diikuti penguatan pelaksanaan secara konsisten.

Berbagai konsep pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, literasi dan numerasi, pembelajaran berdiferensiasi, digitalisasi, hingga pemanfaatan AI, terus diperkenalkan. Gagasan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi penerapannya membutuhkan kesiapan guru dan sekolah.

Dalam praktiknya, guru tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi. Mereka juga menghadapi beban administrasi, jumlah peserta didik yang besar, keterbatasan fasilitas, serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan baru.

Odemus mengingatkan bahwa pelatihan dan program pendidikan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi maupun penyusunan laporan. Hal yang lebih penting adalah memastikan gagasan yang diperkenalkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan perubahan dalam proses belajar mengajar.

Menurut pandangannya, konsistensi pelaksanaan menjadi kebutuhan penting. Sekolah dan guru memerlukan waktu untuk memahami, mencoba, mengevaluasi, serta memperbaiki pendekatan pembelajaran sebelum kembali dihadapkan pada perubahan kebijakan berikutnya.

AI berpotensi memperlebar kesenjangan

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan menjadi salah satu agenda modernisasi yang semakin banyak dibicarakan. Teknologi ini berpotensi membantu guru menyusun materi, memperluas sumber belajar, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam.

Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dapat dirasakan seluruh sekolah. Ketersediaan perangkat, koneksi internet, kemampuan digital guru, dan pendampingan belajar menjadi faktor yang memengaruhi pemanfaatannya.

Sekolah yang sudah memiliki fasilitas dan akses teknologi berpeluang bergerak lebih cepat. Sebaliknya, sekolah dengan keterbatasan infrastruktur berisiko semakin tertinggal apabila transformasi digital tidak disertai kebijakan pemerataan akses.

Karena itu, pembicaraan mengenai pendidikan masa depan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan pendidikan saat ini. Modernisasi teknologi tidak seharusnya menggeser perhatian dari kebutuhan dasar sekolah.

Guru membutuhkan dukungan, bukan sekadar tuntutan

Dalam pandangan Odemus, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kehadiran negara yang nyata dalam mendukung ekosistem sekolah. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta kebijakan yang konsisten.

Guru perlu memperoleh ruang untuk menjalankan tugas profesionalnya tanpa terus dibebani pekerjaan administratif yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah juga membutuhkan keleluasaan untuk memimpin dan mengembangkan satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program, perubahan kurikulum, atau kecanggihan teknologi yang diperkenalkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana seluruh kebijakan tersebut mampu memperbaiki pengalaman belajar peserta didik.

Pendidikan Indonesia memiliki berbagai gagasan untuk menghadapi masa depan.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
1 / 2
LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
pemerataan pendidikan keberanian pendidikan kualitas pendidikan Kebijakan Pendidikan

Komentar Pengguna