KebonCinta.com — Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka pengajuan proposal Program Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan (Pokja GTK) Madrasah Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi surat edaran yang dipublikasikan sejumlah media pendidikan pada Jumat, 20 November 2026, bantuan ini menyasar kelompok kerja di lingkungan madrasah untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik.
Pengajuan proposal dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 26 November 2026 menggunakan aplikasi SIMBA GTK Madrasah. Dengan waktu pendaftaran yang relatif singkat, pengurus kelompok kerja perlu menyiapkan dokumen dan memeriksa ketentuan sebelum batas akhir.
BANTUAN RP50 JUTA UNTUK KELOMPOK KERJA
Program tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 85/Dt.I.II/PP.03/11/2026 tertanggal 19 November 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9336 Tahun 2026.
Besaran bantuan yang disebutkan dalam informasi petunjuk teknis mencapai Rp50 juta untuk setiap kelompok kerja penerima yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan kelompok kerja, bukan bantuan tunai pribadi yang dibagikan kepada masing-masing guru.
Program ini diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), termasuk penguatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan melalui pendekatan digital.
SIAPA SAJA YANG BISA MENGAJUKAN BANTUAN?
Bantuan Pokja GTK Madrasah diperuntukkan bagi kelompok kerja yang memiliki kelembagaan sesuai ketentuan.
Kelompok sasaran meliputi Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), serta Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas).
Dengan demikian, bantuan diajukan melalui organisasi atau kelompok kerja, bukan melalui pendaftaran individu guru secara terpisah.
Pengurus perlu memastikan bahwa kelompoknya tercatat secara resmi dan mempunyai data kelembagaan yang sesuai dengan sistem administrasi Kementerian Agama.
DOKUMEN PENGAJUAN YANG PERLU DIPERSIAPKAN
Informasi persyaratan yang dipublikasikan media pendidikan mencakup dokumen legalitas kelompok kerja, surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kelompok kerja juga perlu mempersiapkan struktur organisasi yang mencakup unsur pengurus, termasuk pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara sesuai ketentuan.
Selain legalitas kelembagaan, calon pengusul harus memperhatikan penyusunan proposal kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan tujuan bantuan.
Persyaratan administrasi tambahan dan format proposal wajib mengikuti petunjuk teknis yang berlaku. Karena itu, pengurus disarankan memeriksa dokumen resmi pada sistem pendaftaran sebelum mengunggah berkas.
CARA DAFTAR BANTUAN POKJA GTK MADRASAH
Pengajuan dilakukan melalui aplikasi SIMBA GTK di alamat https://gtkmadrasah.kemenag.go.id/simba/.
Pengurus kelompok kerja perlu masuk menggunakan akun yang terdaftar. Apabila belum memiliki akun Pokja, pengurus dapat mengikuti petunjuk registrasi yang tersedia pada sistem.
Dalam panduan pengajuan, ketua kelompok kerja perlu memperhatikan proses penghubungan akun Pokja dengan data EMIS-GTK melalui menu profil.
Setelah akun dan data kelembagaan terhubung, pengurus dapat mengikuti tahapan pengajuan proposal yang disediakan aplikasi.
Pastikan seluruh identitas kelompok kerja, data kepengurusan, rencana kegiatan, dan dokumen pendukung diperiksa kembali sebelum pengajuan diselesaikan.
BATAS PENGAJUAN 26 NOVEMBER 2026
Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam informasi surat edaran, pengajuan proposal berlangsung mulai 20 sampai 26 November 2026.
Pengumuman daftar penerima bantuan dijadwalkan pada 1 Desember 2026. Namun, pengurus tetap perlu memeriksa pengumuman terbaru melalui kanal resmi penyelenggara.
Kelompok yang mengirim proposal tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima. Pemeriksaan administrasi, kelayakan program, dan ketentuan seleksi tetap menjadi bagian dari proses penetapan.
PASTIKAN INFORMASI MELALUI PORTAL RESMI
Pengurus KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Pokjawas diimbau berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota serta operator data madrasah apabila mengalami kendala.
Informasi mengenai jadwal dan besaran bantuan telah dimuat sejumlah media pendidikan berdasarkan surat edaran. Namun, dokumen primer tersebut perlu dicocokkan dengan pengumuman dan petunjuk teknis yang tersedia di sistem resmi.
Hingga Sabtu, 21 November 2026, periode pengajuan yang diberitakan masih berlangsung. Kelompok kerja yang berminat sebaiknya menyiapkan proposal lebih awal agar mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir