KebonCinta.com – Ada seseorang yang mengaku sebagai Agen Perlinsos dan menawarkan bantuan pendaftaran bansos, tetapi meminta biaya administrasi?
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran seperti ini.
Program Perlinsos memang melibatkan relawan atau agen untuk membantu warga mengakses layanan perlindungan sosial.
Namun, pendampingan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meminta upah dari calon penerima bantuan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa Agen Perlinsos merupakan fasilitator yang bekerja secara sukarela.
Agen tidak digaji, tidak boleh memungut biaya, dan tidak mempunyai kewenangan menentukan siapa yang pasti menerima bantuan sosial.
Karena itu, warga perlu memahami tugas agen, larangan pungutan, serta langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan permintaan pembayaran.
Agen Perlinsos merupakan bagian dari pendekatan pendampingan masyarakat dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.
Peran utamanya adalah membantu warga mengakses layanan Perlinsos, termasuk masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi digital.
Menurut penjelasan Kemensos yang dipublikasikan Kementerian Agama pada Oktober 2026, agen dapat membantu proses registrasi, pengajuan sanggah, edukasi penggunaan layanan, dan penyampaian kendala.
Agen diharapkan membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk keluarga miskin dan kelompok rentan.
Namun, agen bukan penentu akhir penerima bantuan.
Tidak.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pendataan dan pendaftaran bantuan sosial melalui program digitalisasi Perlinsos merupakan layanan gratis.
Kementerian PANRB juga menjelaskan bahwa kegiatan Agen Perlinsos tidak disertai insentif finansial.
Pendaftaran dan pendampingan tidak boleh dipungut biaya.
Karena itu, masyarakat tidak seharusnya membayar seseorang hanya untuk didaftarkan sebagai calon penerima bansos melalui mekanisme resmi.
Kemensos menjelaskan bahwa kegiatan agen bersifat sukarela.
Agen tidak dibayar dan tidak diperbolehkan memungut upah dari masyarakat yang didampingi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerbitkan klarifikasi atas informasi keliru mengenai adanya insentif Agen Perlinsos.
Dalam klarifikasi tersebut dijelaskan bahwa kegiatan agen bukan skema pekerjaan berbayar.
Karena itu, jangan mempercayai klaim bahwa calon penerima bantuan wajib membayar honor pendamping agar pengajuannya diproses.
Secara umum, Agen Perlinsos dapat membantu masyarakat dalam beberapa kegiatan.
Pertama, memberikan informasi mengenai layanan dan akses pendaftaran.
Kedua, membantu warga yang kesulitan menggunakan perangkat digital.
Ketiga, mendampingi proses registrasi melalui mekanisme yang tersedia.
Keempat, membantu penyampaian sanggahan sesuai ketentuan.
Kelima, menyampaikan kendala lapangan kepada tim pelaksana.
Kementerian Agama juga menjelaskan bahwa agen inklusif dapat membantu kelompok yang menghadapi kendala verifikasi biometrik tertentu, melalui mekanisme dan penugasan khusus.
Namun, tidak semua agen mempunyai akses atau kewenangan yang sama.
Salah satu tanda yang patut diwaspadai adalah janji bahwa bantuan sosial pasti cair apabila warga membayar sejumlah uang.
Kemensos menegaskan agen hanya memfasilitasi pendaftaran.
Penentuan kelayakan mengikuti mekanisme data dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, siapa pun yang mengaku dapat mengubah hasil penetapan secara pribadi perlu dipertanyakan.
Jangan menyerahkan uang berdasarkan janji lisan yang tidak mempunyai dasar resmi.
Beberapa bentuk permintaan yang perlu diwaspadai antara lain:
Jika menghadapi permintaan tersebut, jangan langsung melakukan pembayaran.
Periksa informasi melalui kanal resmi.
PIN, kata sandi, dan kode OTP merupakan informasi autentikasi yang harus dijaga.
Pendamping tidak berwenang meminta informasi rahasia tersebut untuk digunakan secara bebas.
Jika membutuhkan bantuan proses digital, pemilik akun tetap harus mempertahankan kendali atas proses autentikasinya.
Jangan memberikan kode verifikasi kepada orang yang menghubungi melalui pesan pribadi.
Jika informasi autentikasi terlanjur diberikan, segera lakukan langkah pengamanan akun melalui layanan resmi.
Jangan langsung berdebat atau memberikan uang karena merasa takut pengajuan akan ditolak.
Langkah yang dapat dilakukan adalah:
Hindari menyebarkan identitas seseorang sebagai pelaku melalui media sosial sebelum informasi diperiksa pihak berwenang.
Masyarakat dapat menyampaikan keluhan kepada dinas sosial atau tim pelaksana daerah yang berkaitan dengan Perlinsos.
Kementerian Sosial juga mempunyai layanan pengaduan melalui Command Center 171.
Jika laporan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelapor dapat menanyakan jalur pengaduan yang tepat kepada instansi terkait.
Siapkan kronologi dan informasi pendukung secara jelas.
Misalnya:
"Pada tanggal tertentu, seseorang yang mengaku Agen Perlinsos meminta pembayaran untuk membantu pengajuan bantuan sosial. Saya ingin memastikan apakah orang tersebut berwenang dan meminta pemeriksaan atas permintaan biaya tersebut."
Sampaikan laporan berdasarkan kejadian nyata.
Beberapa bukti yang dapat membantu pemeriksaan meliputi:
| Bukti | Kegunaan |
|---|---|
| Pesan permintaan uang | Menunjukkan isi komunikasi |
| Tanggal dan lokasi kejadian | Membantu penelusuran |
| Nama pihak yang meminta | Identifikasi awal |
| Nomor rekening tujuan | Jika terdapat permintaan transfer |
| Bukti pembayaran | Jika uang sudah terlanjur diberikan |
| Informasi saksi | Jika ada pihak yang mengetahui kejadian |
| Bukti laporan | Memantau tindak lanjut |
Jangan menyebarkan dokumen atau informasi pribadi secara terbuka.
Serahkan kepada petugas berwenang melalui kanal resmi.
Jika sudah terlanjur membayar, simpan seluruh bukti yang tersedia.
Jangan menghapus percakapan atau riwayat transaksi.
Hubungi instansi terkait untuk menyampaikan pengaduan.
Jika pembayaran dilakukan melalui transfer dan terdapat dugaan penipuan, segera hubungi bank atau penyelenggara pembayaran untuk meminta arahan.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, masyarakat dapat membuat laporan kepada kepolisian sesuai prosedur.
Jangan mengirim uang tambahan kepada pihak yang menjanjikan pengembalian dana dengan syarat pembayaran baru.
Masyarakat dapat meminta penjelasan kepada pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial, atau tim pelaksana daerah.
Periksa apakah pendamping menggunakan mekanisme resmi Perlinsos.
Jangan menjadikan kartu identitas buatan sendiri atau tangkapan layar sebagai satu-satunya bukti keabsahan.
Portal Agen Perlinsos dapat diakses melalui:
https://agent-perlinsos.kemensos.go.id/
Namun, keberadaan portal resmi tidak berarti setiap orang yang mengaku sebagai agen pasti benar-benar telah terdaftar.
Verifikasi tetap diperlukan melalui jalur yang berwenang.
Baca Juga: Siapa Saja Bisa Jadi Agen Perlinsos, Begini Cara Daftarnya untuk Bantu Tetangga Masuk Bansos 2027
Agen membantu proses akses layanan.
Sementara itu, hasil kelayakan dan penetapan penerima mengikuti mekanisme resmi pemerintah.
Agen tidak boleh menjanjikan bahwa pendaftaran seseorang pasti lolos.
Agen juga tidak boleh mengubah informasi pekerjaan, aset, atau kondisi keluarga agar pengajuan memperoleh hasil tertentu.
Jika menemukan tindakan manipulasi data, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui jalur resmi.
Pemerintah telah mengklarifikasi beredarnya informasi yang menyebut Agen Perlinsos memperoleh insentif atau bayaran tertentu.
Klarifikasi pemerintah menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan partisipasi sukarela.
Masyarakat yang ingin menjadi agen perlu memeriksa informasi melalui situs resmi pemerintah.
Jangan membayar biaya keanggotaan kepada pihak yang menjanjikan pekerjaan sebagai agen bansos bergaji.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Ajak ASN hingga Santri Jadi Agen Perlinsos, Begini Cara Daftarnya
Perlinsos dikembangkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses perlindungan sosial.
Kehadiran Agen Perlinsos dimaksudkan untuk menjangkau warga yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri.
Karena itu, pendampingan tidak boleh berubah menjadi pungutan yang justru menambah beban masyarakat.
Pemerintah telah menegaskan bahwa agen bekerja secara sukarela dan tidak dapat menjanjikan kepastian bantuan.
Jika menemukan permintaan biaya, masyarakat sebaiknya menyimpan bukti dan melaporkannya melalui saluran resmi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir