KebonCinta.com - Upaya mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan tidak cukup hanya dengan membuka akses sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan data peserta didik akurat, mengetahui penyebab anak berhenti belajar, serta menyediakan jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Persoalan inilah yang tengah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengejar target bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2028.
Baca Juga: Banyak Program Pendidikan Diluncurkan, Mengapa Perubahan di Ruang Kelas Belum Merata?
ATS merupakan kelompok anak berusia 5–18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan atau pernah bersekolah, tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya. Untuk menangani persoalan tersebut, Pemprov Jabar menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai pemenuhan hak pendidikan bagi anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah atau dinas pendidikan, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat.
Baca Juga: Mengapa Banyak Anak Tak Lanjut SMA? DPR Soroti Keterbatasan Akses Pendidikan
Menurut Herman, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan belajar melalui jalur yang sesuai dengan situasi kehidupannya. Anak yang membantu orang tua bekerja, misalnya, tetap harus memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawab keluarganya.
Pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menjadi salah satu alternatif. Melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, anak-anak dapat memperoleh pendidikan dengan waktu belajar yang lebih fleksibel.
Baca Juga: Bukan Pendidikan Kelas Dua, Lulusan Paket C Bisa Ikut TKA dan Daftar Kuliah
Pendekatan tersebut menjadi penting karena kondisi anak yang masuk dalam kategori ATS tidak selalu sama. Ada yang belum pernah bersekolah, putus sekolah karena persoalan ekonomi, hingga tidak melanjutkan pendidikan akibat kendala keluarga maupun lingkungan.
Sebelum melakukan intervensi, Dinas Pendidikan Jawa Barat terlebih dahulu berupaya memastikan jumlah anak yang benar-benar masuk kategori ATS. Pasalnya, data awal yang tercatat belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.
Hingga 8 November 2026, Disdik Jabar telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 183.441 anak. Jumlah tersebut setara dengan 33,36 persen dari total data awal sebanyak 544.947 ATS.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi sebenarnya. Sebagian anak yang tercatat sebagai ATS ternyata masih aktif bersekolah, tetapi statusnya belum tercatat dengan benar dalam sistem pendidikan.
Kondisi tersebut ditemukan di Kabupaten Ciamis. Dari sekitar 9.000 anak yang masuk dalam data awal ATS, hasil verifikasi menunjukkan kurang lebih 3.000 anak ternyata masih bersekolah. Dengan demikian, sekitar 6.000 anak lainnya masih perlu ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data dapat disebabkan berbagai faktor. Di antaranya data ganda, identitas peserta didik yang tidak sesuai, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak aktif, hingga perpindahan domisili.
Karena itu, proses verifikasi tidak berhenti pada pengelompokan anak berdasarkan status sekolah. Data yang bermasalah juga perlu diperbaiki bersama satuan pendidikan agar tidak ada anak yang terlewat dalam proses penanganan.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jabar mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang tersinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi ini diharapkan memudahkan pemantauan jumlah, persebaran, serta perkembangan penanganan ATS secara lebih terukur.
Setelah data dinyatakan valid, pemerintah akan menentukan bentuk intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak. Anak yang memungkinkan kembali ke sekolah formal dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan mereka yang membutuhkan fleksibilitas dapat dihubungkan dengan PKBM.
Penanganan tersebut juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa dan kecamatan, penilik, pengawas, relawan, hingga satuan pendidikan. Aparat kewilayahan memiliki peran penting karena dapat menjangkau keluarga secara langsung dan mengetahui alasan seorang anak tidak bersekolah.
Target Jawa Barat bebas ATS pada 2028 pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah mengurangi angka statistik. Keberhasilannya juga ditentukan oleh ketepatan identifikasi, perbaikan administrasi pendidikan, serta keberlanjutan pendampingan terhadap anak dan keluarganya.
Dengan demikian, setiap anak yang terdata sebagai ATS perlu memperoleh tindak lanjut yang nyata. Sebab, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan mengubah status dalam sistem, tetapi ketika anak benar-benar kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir