News
M. Fadhli Dzil Ikram

5 Alasan Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta Meski Naik 7,1 Persen

5 Alasan Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta Meski Naik 7,1 Persen

21 November 2026 | 08:38

KebonCinta.com — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan menuai penolakan dari kalangan pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menilai kenaikan upah tersebut belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan buruh di ibu kota.

Padahal, UMP Jakarta 2027 naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan penolakan tersebut dalam konferensi pers pada Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, terdapat lima alasan utama mengapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut belum dapat diterima.

Baca Juga: 125.000 Tahun Lalu, Gurun Arab Ternyata Berupa Danau dan Padang Rumput 

1. Kenaikan UMP Dinilai Belum Meningkatkan Daya Beli

Alasan pertama berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KSPI menilai besaran UMP Jakarta 2027 masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Said Iqbal berpendapat bahwa kenaikan upah tidak cukup hanya dilihat dari persentasenya, tetapi harus mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, dan pengeluaran keluarga.

Ketika biaya hidup terus meningkat, tambahan penghasilan yang diterima pekerja dinilai belum tentu mampu memperbaiki daya beli secara signifikan.

Karena itu, KSPI meminta agar kebutuhan hidup pekerja menjadi pertimbangan utama dalam menentukan upah minimum.

2. UMP Jakarta Berpotensi Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang

Alasan kedua adalah potensi perbedaan upah minimum antara Jakarta dan daerah penyangganya.

Menurut perhitungan yang disampaikan Said Iqbal, jika upah minimum di Bekasi dan Karawang meningkat sebesar 7,1 persen, nominalnya diperkirakan mencapai Rp6,2 juta.

Bahkan, apabila kenaikannya sebesar 8 persen, upah minimum di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp6,35 juta.

Perhitungan tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan KSPI, bukan angka final upah minimum kedua daerah untuk tahun 2027.

KSPI mempertanyakan kondisi ketika UMP Jakarta berpotensi lebih rendah dibandingkan kawasan industri di sekitarnya.

Menurut organisasi tersebut, perbedaan ini perlu dievaluasi mengingat tingginya biaya hidup di Jakarta.

3. Tambahan Upah Dianggap Tidak Sebanding dengan Biaya Hidup

Alasan ketiga berkaitan dengan nominal kenaikan yang dinilai terlalu kecil.

Said Iqbal menghitung tambahan UMP sebesar Rp407.065 per bulan setara sekitar Rp13.569 per hari apabila dibagi rata selama 30 hari kalender.

Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan hidup di Jakarta.

Ia juga membandingkan biaya hidup Jakarta dengan sejumlah kota besar Asia Tenggara, seperti Hanoi, Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Said mengklaim bahwa biaya hidup Jakarta relatif lebih tinggi berdasarkan sejumlah data ekonomi internasional.

Namun, perbandingan biaya hidup antarnegara memerlukan indikator dan metode pengukuran yang sebanding.

Bagi KSPI, persoalan utamanya adalah apakah kenaikan upah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

4. Pendekatan Jalan Tengah Pemerintah Dipersoalkan

Alasan keempat menyangkut pendekatan pemerintah dalam menentukan besaran UMP.

Said Iqbal menilai konsep jalan tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha belum tepat apabila tidak memperhitungkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Menurutnya, penetapan upah seharusnya mempertimbangkan ketimpangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan menengah.

KSPI berpandangan bahwa kebijakan pengupahan tidak cukup hanya menghasilkan kompromi angka, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan pekerja mencapai kehidupan yang layak.

5. Subsidi Pemerintah Belum Tentu Dinikmati Semua Buruh

Alasan terakhir berkaitan dengan fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi umum, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi.

KSPI menilai keberadaan fasilitas tersebut tidak otomatis berarti seluruh pekerja dapat menikmati manfaatnya.

Persyaratan penerima, kuota, lokasi tempat tinggal, serta akses menuju tempat kerja dinilai perlu diperhitungkan.

Said Iqbal mencontohkan pekerja pabrik yang menggunakan sepeda motor pribadi untuk bekerja karena kebutuhan perjalanan mereka tidak selalu terjangkau transportasi umum.

Menurutnya, biaya transportasi nyata yang dikeluarkan pekerja tetap harus menjadi perhatian dalam penghitungan kebutuhan hidup.

Baca Juga: Pemprov DKI Ajak Orang Tua Terbuka Membahas Kesehatan Reproduksi Remaja, Edukasi Daring Berlangsung hingga 11 Desember 

Penjelasan Pemerintah DKI Jakarta tentang UMP 2027

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Pemerintah menyebut penetapan upah mempertimbangkan KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi dunia usaha.

Pramono menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Kesimpulan

Penolakan UMP Jakarta 2027 menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan mengenai besaran upah yang dianggap layak.

Bagi KSPI dan Partai Buruh, kenaikan sebesar 7,1 persen belum cukup menjawab persoalan daya beli, biaya hidup, kesenjangan pendapatan, serta akses terhadap fasilitas pemerintah.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menilai keputusan tersebut telah mempertimbangkan berbagai kepentingan melalui mekanisme pengupahan yang berlaku.

Perbedaan pandangan ini menjadi perhatian penting dalam upaya mewujudkan kebijakan pengupahan yang adil bagi pekerja sekaligus berkelanjutan bagi dunia usaha.

Tags:
UMP Jakarta 2027 UMP DKI Jakarta 2027 Buruh Tolak UMP Jakarta Kenaikan UMP Jakarta UMP Jakarta Rp6 13 Juta Said Iqbal KSPI Partai Buruh Pramono Anung upah minimum 2027 Kebutuhan Hidup Layak KHL Jakarta Daya Beli Buruh Upah Buruh Jakarta Kesejahteraan Pekerja Ekonomi Jakarta Upah Minimum Provinsi Penetapan UMP 2027

Komentar Pengguna