KebonCinta.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengungkap sejumlah pelanggaran serius di pasar modal Indonesia. Sebanyak 10 kasus yang melibatkan perdagangan saham, keterbukaan informasi, hingga transaksi perusahaan berujung pada pengenaan sanksi.
Dari jumlah tersebut, tiga kasus merupakan manipulasi perdagangan saham dengan total keuntungan tidak sah mencapai Rp23,77 miliar.
OJK memerintahkan pihak-pihak yang terlibat mengembalikan keuntungan tersebut. Selain itu, regulator menjatuhkan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp3,71 miliar.
Pengumuman tersebut disampaikan OJK pada Sabtu, 21 November 2026.
Lantas, saham apa saja yang terlibat dalam kasus manipulasi dan siapa yang mendapatkan sanksi?
Pelaksana Tugas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran.
Sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa denda.
OJK juga memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah, penutupan rekening efek, dan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).
Larangan tersebut dapat berlaku selama beberapa tahun, bergantung pada tingkat pelanggaran masing-masing pihak.
Berikut rincian sepuluh kasus yang diumumkan OJK.
Kasus pertama berkaitan dengan perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI).
Berdasarkan pemeriksaan OJK, manipulasi terjadi pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023.
Aktivitas tersebut melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.
OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai permintaan dan penawaran saham.
Sebanyak 15 rekening efek teridentifikasi berkaitan dengan praktik tersebut.
Total keuntungan tidak sah mencapai Rp6,89 miliar dan diperintahkan untuk dikembalikan.
OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan selama lima tahun kepada Teddi Budiman, sepuluh tahun kepada Hermanto, dan tiga tahun kepada Indra S.
Kasus kedua menyangkut perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4–19 Mei 2021.
OJK menemukan manipulasi yang melibatkan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, serta sejumlah individu lainnya.
Keuntungan tidak sah dalam kasus ini mencapai sekitar Rp12,55 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp10,84 miliar dibebankan kepada JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur.
Sementara itu, terdapat perintah pengembalian sebesar Rp1,72 miliar kepada pihak lainnya yang disebut dalam hasil pemeriksaan.
OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima hingga sepuluh tahun.
Kasus berikutnya terjadi pada perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).
Manipulasi berlangsung antara 6 September hingga 18 Oktober 2022 dan melibatkan sembilan pihak.
Menariknya, sebagian transaksi dilakukan ketika sejumlah pihak mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
OJK menilai pola perdagangan tersebut tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya.
Keuntungan tidak sah mencapai Rp4,32 miliar.
Kesembilan pihak diperintahkan mengembalikan keuntungan tersebut dan dikenai larangan aktivitas pasar modal selama tiga hingga lima tahun.
PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) dikenai denda Rp250 juta.
Sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban pengungkapan informasi material terkait perkara hukum yang melibatkan Komisaris Utama pada 2022.
OJK juga mendenda Sean William Henley sebesar Rp200 juta.
Tiga pengurus lainnya, yakni Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha, masing-masing dikenai denda Rp80 juta.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda administratif sebesar Rp800 juta.
Perusahaan dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi material terkait perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.
Selain itu, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono selaku direksi dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng.
Artinya, nilai tersebut merupakan kewajiban bersama, bukan masing-masing Rp400 juta.
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda Rp550 juta.
Pelanggaran berkaitan dengan kewajiban pengalihan 114.068.100 saham treasuri yang belum dipenuhi hingga tenggat 4 April 2025.
OJK memerintahkan perusahaan menyelesaikan pengalihan saham tersebut dalam enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) juga masuk dalam daftar perusahaan yang mendapat sanksi.
OJK mengenakan denda Rp325 juta karena perusahaan tidak memenuhi prosedur transaksi afiliasi.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda administratif Rp550 juta.
Sanksi dijatuhkan karena perusahaan belum memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada masyarakat setelah pelaksanaan penawaran tender wajib.
OJK memerintahkan pengalihan sedikitnya 236,74 juta saham atau sekitar 2,62 persen dari modal disetor.
Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026.
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) dikenai denda Rp75 juta.
Perusahaan dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan OJK.
Pelanggaran berkaitan dengan proses akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
Kasus terakhir melibatkan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU).
OJK menjatuhkan denda Rp300 juta serta peringatan tertulis karena pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.
Pelanggaran mencakup pencatatan transaksi pihak berelasi, penyajian laporan arus kas, hingga keterlambatan pengungkapan informasi tertentu.
Selain perusahaan, Jailani dikenai denda Rp15 juta terkait pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2020.
Perlu dipahami bahwa angka Rp23,77 miliar merupakan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan.
Nilai tersebut tidak menunjukkan bahwa OJK sudah berhasil menerima seluruh dana dari pihak yang dikenai sanksi.
Begitu pula dengan denda Rp3,71 miliar yang merupakan nilai sanksi administratif, bukan nilai kerugian investor.
Keduanya memiliki mekanisme dan tujuan penegakan hukum yang berbeda.
Kasus ini menjadi pengingat bagi investor agar tidak hanya mengandalkan kenaikan harga atau lonjakan volume transaksi sebagai dasar pembelian saham.
Manipulasi perdagangan dapat menciptakan kesan bahwa suatu saham sedang diminati banyak pelaku pasar, padahal aktivitas tersebut tidak mencerminkan kondisi permintaan yang sebenarnya.
Investor sebaiknya memperhatikan keterbukaan informasi emiten, kondisi keuangan perusahaan, dan pengumuman resmi regulator sebelum mengambil keputusan.
Nama suatu saham yang muncul dalam kasus manipulasi juga tidak otomatis berarti perusahaan penerbit saham tersebut terbukti menjadi pelakunya.
OJK mengumumkan sanksi atas sepuluh kasus pelanggaran pasar modal pada 21 November 2026.
Tiga kasus manipulasi perdagangan saham HOMI, SAMF, dan SMDM menghasilkan total keuntungan tidak sah Rp23,77 miliar yang diperintahkan untuk dikembalikan.
Selain itu, terdapat denda administratif senilai Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat integritas perdagangan saham, meningkatkan keterbukaan informasi, serta melindungi kepentingan investor.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir