KebonCinta.com - Puluhan ribu guru non-ASN menghadapi keterbatasan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 karena faktor usia. Dari total 172.323 guru non-ASN yang tercatat mengajar di sekolah negeri, sekitar 59 ribu di antaranya telah berusia lebih dari 35 tahun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam upaya penataan tenaga pendidik di Indonesia. Pasalnya, sebagian guru telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun, tetapi tidak lagi memenuhi batas usia untuk mengikuti seleksi CPNS.
Baca Juga: Gelar Pendidikan PNS Belum Tercantum di MyASN? Ini Cara Mengajukan Pencantuman dan Memperbaiki Data
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa seleksi CPNS guru 2026 tetap mengikuti ketentuan umum tanpa pemberian afirmasi usia. Dengan demikian, batas maksimal usia pelamar masih mengacu pada aturan yang berlaku, yakni 35 tahun.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: TPG Non-ASN Rp2 Juta Tak Diterima Utuh, Begini Penjelasan soal Pajaknya
Meski tidak memberikan kelonggaran usia dalam seleksi CPNS 2026, Kemendikdasmen menyatakan tengah mengupayakan alternatif bagi guru yang telah melewati batas usia tersebut.
Salah satu opsi yang sedang diperjuangkan adalah kemungkinan penerapan afirmasi usia dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini muncul setelah kementerian menerima aspirasi dari masyarakat, khususnya guru yang khawatir kehilangan kesempatan memperoleh status kepegawaian karena faktor usia.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer 2027 Mulai Terjawab, Tetap Mengajar Sambil Menunggu Status ASN
Namun, kebijakan tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi ketentuan resmi. Skema yang nantinya diterapkan juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Data mengenai 59 ribu guru berusia di atas 35 tahun memperlihatkan besarnya kelompok tenaga pendidik yang membutuhkan perhatian dalam proses penataan kepegawaian.
Di sisi lain, guru yang telah berstatus PPPK tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS apabila memenuhi persyaratan. Kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam seleksi tahun berikutnya.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa guru PPPK yang mencoba mengikuti seleksi CPNS tidak perlu khawatir kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak berhasil lolos. Kontrak PPPK mereka tidak otomatis dihentikan hanya karena gagal dalam seleksi tersebut.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi guru PPPK untuk mencoba memperoleh status sebagai PNS tanpa harus mempertaruhkan posisi yang telah dimiliki.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perpanjangan kontrak bagi guru non-ASN yang masa kerjanya semula berakhir pada Desember 2026.
Persoalan batas usia dalam seleksi CPNS memperlihatkan bahwa penataan tenaga pendidik tidak cukup hanya dilakukan melalui pembukaan formasi baru. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberadaan guru yang telah lama bekerja, tetapi menghadapi keterbatasan administratif untuk mengikuti proses pengangkatan.
Bagi guru yang masih memenuhi persyaratan usia, kesempatan mengikuti CPNS 2026 tetap terbuka sesuai ketentuan. Sementara itu, kelompok yang telah berusia lebih dari 35 tahun masih menunggu kepastian mengenai alternatif seleksi yang sedang diupayakan pemerintah.
Dengan jumlah sekitar 59 ribu guru non-ASN yang terdampak persoalan usia, keputusan mengenai skema afirmasi PPPK menjadi salah satu hal yang dinantikan. Kepastian kebijakan tersebut penting agar pengalaman dan masa pengabdian para guru tetap memperoleh ruang dalam proses penataan tenaga pendidik nasional.
Untuk saat ini, masyarakat perlu membedakan antara ketentuan CPNS yang sudah dipastikan tidak memberikan afirmasi usia dan usulan afirmasi dalam seleksi PPPK yang masih dalam proses pembahasan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir